Pasca naik pangkat menjadi bintang tiga, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso, disebut sebagai calon kuat Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan. Namun, sejumlah kalangan menyatakan tidak setuju. Alasannya, peran Budi dalam polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri saat ini.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun adalah salah satunya. Ia menilai Budi sebagai "dalang" dari penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. “Saya tidak setuju kalau Komjen Pol Budi Waseso dipilih menjadi calon Kapolri karena dia yang memerintahkan penangkapan Bambang Widjojanto," ujar Refly di Jakarta, Kamis (05/02).

Refly menilai, Budi, adalah orang yang bertanggung jawab dalam penangkapan BW yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Plt Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti.

Ia menilai munculnya nama Budi Waseso sebagai calon Kapolri sarat dengan kepentingan politik. Apalagi, Budi dikenal sebagai orang dekat BG saat di Lemdikpol.

Refly mendesak Presiden memilih calon Kapolri yang bersih, jujur dan berintegritas untuk menyelesaikan masalah yang sedang menjerat Polri. “Kapolri nanti memiliki tugas mnyelesaikan masalah internal Polri karena kini sudah muncul pengelompokan. Ia juga harus merestorasi hubungan dengan KPK," ujar refly.

Pendapat yang sama disampaikan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak. Ia juga tidak menyetujui diajukannya Budi Waseso sebagai calon Kapolri. Budi dinilainya sebagai aktor dibalik kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. "Budi Waseso itu sebelas-dua belas (sama) dengan Budi Gunawan," kata Dahnil.

Pelantikan salah seorang di antara keduanya dinilai sebagai pelanggaran terhadap komitmen dan janji Jokowi memberantas korupsi.

Pemuda Muhammadiyah, kata dia, sangat paham bahwa Jokowi harus berhadapan dengan tekanan dan pelbagai kepentingan kekuatan politik partai penyokong pemerintah. Tapi, sebagai Presiden, ujarnya, Jokowi harus berani melawan kepentingan yang merugikan kepentingan rakyat.

Dahnil juga mengkritik sikap Jokowi yang terus menunda pengumuman keputusan membatalkan pelantikan BG. Menurut dia, Jokowi tak berani melakukan hal yang benar meski sesuai dengan keinginan hatinya sendiri.